Prodi Ilmu Politik FISIPOL UNESA Gandeng Stakeholder Perkuat Kurikulum Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja
fisipol.unesa.ac.id, Surabaya – Program Studi S1 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai mitra pada Rabu, 15 Juli 2026, di Meeting Room Gedung I8 FISIPOL UNESA. Forum ini menghadirkan perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, hingga media massa untuk memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Politik.
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengatakan bahwa pelibatan para pemangku kepentingan merupakan bagian dari komitmen program studi dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, lulusan Ilmu Politik tidak hanya harus menguasai teori politik, demokrasi, dan pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan profesi di berbagai sektor."Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan para stakeholder. Karena itu, masukan dari mitra menjadi dasar penting dalam menyusun kurikulum yang lebih adaptif dan berdampak," ujar Arif Affandi.
Dalam forum tersebut, para mitra menekankan pentingnya pembekalan mahasiswa sebelum mengikuti program magang. Menindaklanjuti hal tersebut, Program Studi Ilmu Politik akan memperkuat pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), studi kasus, dan pengalaman lapangan agar mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih baik saat terjun ke instansi mitra.
Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E., menilai mahasiswa Ilmu Politik perlu dibekali keterampilan yang lebih aplikatif, seperti analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data. "DPRD membutuhkan mahasiswa yang mampu menyajikan data dan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan, bukan hanya memahami teori," ungkapnya.
Masukan serupa juga disampaikan oleh perwakilan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan media massa. Mereka menyoroti pentingnya penguasaan tata kelola kepemiluan, pendidikan pemilih, komunikasi publik, literasi digital, fact-checking, public speaking, serta pengalaman riset dan proyek lapangan agar lulusan semakin siap menghadapi tantangan dunia profesional.
Arif Affandi menegaskan seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kurikulum Program Studi Ilmu Politik. "Kami ingin membangun kurikulum yang adaptif, menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus memiliki kompetensi yang dibutuhkan pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, dan berbagai sektor lainnya. Kolaborasi dengan stakeholder akan terus kami perkuat agar pembelajaran semakin kontekstual dan berdampak," pungkasnya.
Kegiatan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, SDGs 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan tata kelola demokrasi dan kebijakan publik, serta SDGs 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan.
Penulis: NRA
Editor: NRA
Share It On:
